e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Dua prinsip tersebut antara lain sedapat mungkin tidak memberatkan penyedia e-commerce dan penyedia e-commerce memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya.

"Kami berusaha sedemikian rupa tidak mengubah sistem yang ada. Itu saja kita kelola, tapi memang ada mungkin keharusan-keharusan [yang harus dilaksanakan e-commerce]," katanya, dikutip pada Minggu (25/9/2022).

Bonarsius menuturkan ketentuan penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak diatur dalam Pasal 32A UU KUP yang diubah menjadi UU HPP. Beleid itu memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pihak lain yang dapat ditunjuk merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi, termasuk penyedia e-commerce.

Bonarsius menyebut salah satu tantangan dalam menyusun kebijakan tersebut, yaitu banyaknya pedagang dalam e-commerce yang tidak semuanya pengusaha kena pajak (PKP).

Dalam hal ini, DJP akan mewajibkan penyedia e-commerce untuk memuat sistem yang dapat membedakan dan memberikan tanda antara pedagang PKP dan non-PKP.

Para pedagang akan diminta menyampaikan statusnya kepada penyedia e-commerce. Termasuk jika pedagang PKP menjual barang strategis, penyedia e-commerce akan menandai produknya untuk memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut.

"Konsep itu yang kami bangun. Marketplace tinggal terima bersih saja dan tidak ada tanggung jawab marketplace di situ. Lalu tanggung jawab siapa? Balik lagi, pengusahanya sendiri," ujar Bonarsius. (rig)