Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Tembus Rp19 Triliun

"Untuk PPh pasal 25 ada 56.858 WP [senilai] Rp19,31 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk membantu melonggarkan likuiditas dan mendukung kelangsungan usaha.

Sri Mulyani melalui PMK 82/2021 mengatur perpanjangan pemberian insentif pajak, termasuk diskon angsuran 50% PPh Pasal 25, hingga Desember 2021 dari semula berakhir Juni 2021. Meski demikian, perpanjangan insentif tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak pada 216 klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Selain pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif lain yang diberikan yakni PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 76.025 pemberi kerja senilai Rp2,09 triliun, sedangkan insentif PPh final UMKM DTP sudah digunakan 125.198 pelaku UMKM senilai Rp450 miliar. Kemudian, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor juga telah dimanfaatkan 9.305 wajib pajak senilai Rp17,15.

"Yang lebih besar adalah di PPh Pasal 22 impor, 9.305 wajib pajak atau Rp17 triliun sendiri," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, insentif restitusi PPN dipercepat telah dimanfaatkan 1.995 wajib pajak senilai Rp4,39 triliun, PPN DTP rumah dimanfaatkan 574 pengembang senilai Rp304,6 miliar, serta insentif PPnBM DTP mobil pada 5 penjual senilai Rp1,43 triliun. (sap)