ADMINISTRASI PAJAK

Istri Ingin Punya NPWP Sendiri, Bisa Ajukan Cetak 'NPWP Keluarga'

Redaksi DDTCNews | Selasa, 27 Desember 2022 | 15:09 WIB

Ilustrasi.

SUKABUMI, DDTCNews - Seorang istri bisa mengajukan pencetakan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang mencantumkan namanya sendiri tanpa harus memilih pisah harta atau memisahkan kewajiban perpajakan dari suaminya. Caranya, dengan mencetak kartu 'NPWP keluarga' melalui KPP terdaftar.

Pada prinsipnya, suami istri merupakan satu kesatuan ekonomi. Artinya, seorang perempuan kawin tidak wajib mendaftarkan NPWP-nya sendiri. Kewajiban perpajakan seorang istri melekat pada suami. Namun, ketentuan soal pencetakan NPWP keluarga dimungkinkan melalui Perdirjen Pajak PER-04/PJ/2020.

"Wanita kawin ... dapat mengajukan permintaan pencetakan kartu NPWP dengan menggunakan NPWP ... dan mencantumkan nama dirinya sendiri," bunyi Pasal 8 ayat (3) PER-04/PJ/2020, dikutip pada Selasa (27/12/2022).

Dalam mengajukan pencetakan NPWP keluarga, ada beberapa syarat dokumen yang perlu dipenuhi. Syarat tersebut antara lain, salinan NPWP kepala keluarga, salinan KTP anggota keluarga, dan salinan Kartu Keluarga (KK).

"Untuk cetak [NPWP] anggota keluarga, wajib pajak tidak perlu mendaftar akun e-registration secara online. Cukup ajukan permohonan ke KPP atau KP2KP, NPWP bisa langsung dicetak," kata Petugas KP2KP Pelabuhan Ratu Ahmad Rifai, dilansir pajak.go.id.

Penjelasan Ahmad di atas menjawab pertanyaan seorang wajib pajak (suami) yang ingin mendaftarkan NPWP istrinya. Pendaftaran NPWP istri dimaksudkan untuk keperluan administrasi yang mewajiban adanya dokumen NPWP. Namun, sang istri tidak memilih untuk pisah harta dengan suaminya.

Mendengar kondisi tersebut, Ahmad pun menyodorkan 2 opsi yang bisa ditempuh sang istri. Pertama, mengajukan permohonan cetak NPWP keluarga. Kedua, NPWP istri dibuat terpisah dari suami. Konsekuensi atas opsi kedua, sang istri perlu menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : administrasi pajak, NPWP, wajib pajak, Ditjen Pajak, PER-04/PJ/2020