Kembangkan CRM, Otoritas Pajak Jepang Pelajari Praktik di Indonesia

“Saat ini NTA sedang mengembangkan CRM juga di Jepang. DJP telah maju dalam pengembangan CRM. Itulah alasan kenapa kami datang ke sini," terangnya, dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (23/3/2022).

Dalam pertemuan ini, tim Subdit RKWPSD berbagi pengalaman dalam merintis pembangunan CRM dan data analytics dalam DJP. Kepala Subdit RKWPSD Arman Imran mengatakan DJP selalu terbuka dalam menjalin kerja sama otoritas pajak antarnegara melalui pengembangan data analytics.

DJP, sambungnya, mendorong kerja sama pengembangan CRM di negara-negara Asia. Selain itu, otoritas juga terus mendorong pengembangan alat analytics visualisasi perusahaan grup antarnegara Asia.

“Kami siap untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan data analitik seperti CRM dan business intelligence yang mudah-mudahan berguna bagi negara lain,” ujar Arman.

Dia berterima kasih karena mendapat kesempatan memahami implementasi CRM dan business intelligence di DJP. Dalam kesempatan itu, Seiichiro mengaku juga menunggu cerita DJP mengenai implementasi pembaruan sistem inti perpajakan (coretax administration system) pada 2024.

Arman mengatakan pada 2020, DJP pernah menggelar agenda serupa melalui Forum South Centre Gabungan Otoritas Perpajakan Negara-Negara di Amerika Latin. Dalam acara itu, DJP berbagi cerita pemanfaatan data country by country report (CBCR), termasuk pengembangan data analytics CRM Transfer Pricing dan SmartWeb.

Agenda bersama NTA kali ini digelar dalam bentuk diskusi terkait implementasi produk data analytics yang telah digunakan DJP serta pemanfaatan informasi CBCR dalam ranah CRM. DJP telah menggunakan beberapa produk data analytics sebagai komitmen untuk menjadi data driven organization.

Produk CRM yang telah dikembangkan antara lain CRM Pemeriksaan dan Pengawasan, CRM Ekstensifikasi, CRM Penagihan, CRM Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, dan CRM Pelayanan. Sementara bussiness intelligence yang telah dipakai adalah Smartweb dan Ability to Pay.

Melalui agenda ini, kerja sama antar-otoritas perpajakan terjalin erat dalam mendukung tugas pemungutan perpajakan di masing-masing yurisdiksi.

Pasalnya, dalam era big data, transparansi informasi, serta kerja sama perpajakan antarnegara, otoritas pajak di semua negara sedang berdiri di atas tumpukan data yang melimpah. Dengan demikian, muncul peluang dan tantangan untuk dapat memanfaatkan data demi pencapaian target penerimaan pajak.

Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan dan keterlibatan komunitas internasional untuk menciptakan alat bantu yang dapat memitigasi dampak hilangnya penerimaan negara. Selain itu, keterbaruan sistem dan infrastruktur menjadi aspek yang juga penting.

Adapun selain Arman, narasumber dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Seksi Identifikasi dan Penilaian Risiko Erikson A. M Hutasoit, Kepala Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko Andri Kusdianto, Kepala Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko Dian Kenanga, serta Kepala Seksi Sains Data Ag. Sigit Satmoko. (kaw)