Mau Validasi NIK tapi Terkendala Nama Tidak Sesuai, DJP Sarankan Ini

“Jika ada perbedaan data nama dengan NIK, silakan untuk mengajukan permohonan perubahan data sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020,” sebut DJP dalam akun @kring_pajak, Selasa (31/1/2023).

Otoritas pajak menambahkan permohonan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa ekspedisi ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Adapun formulir permohonan dapat diunduh di sini.

Jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan data wajib pajak paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Untuk mengetahui alamat email dan nomor telepon KPP, wajib pajak dapat mengunjungi http://pajak.go.id/id/unit-kerja.

Sebagai informasi, integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diterapkan mulai 14 Juli 2022. Integrasi ini diperlukan untuk membuat administrasi pajak lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini, proses integrasi NIK sebagai NPWP masih berlanjut dan ditargetkan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024. Wajib pajak pun diimbau segera melakukan validasi data dan informasi melalui DJP Online.

Untuk melakukan validasi NIK, wajib pajak harus login di DJP Online dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu, wajib pajak dapat mengakses menu utama DJP Online dan memilih menu Profil.

Pada menu Profil itulah, wajib pajak dapat melakukan validasi data berdasarkan keterangan yang tertera, yaitu Perlu Dimutakhirkan atau Perlu Dikonfirmasi. Selain itu, pada wajib pajak pada menu Profil juga perlu memasukkan data pada kolom NIK/NPWP16.

Jika semua data telah terisi, wajib pajak harus menekan Validasi agar sistem dapat memadankannya dengan data pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Nanti, wajib pajak akan memperoleh notifikasi apabila datanya valid. (rig)