Melalui Bayar Pajak, Teman Tuli Diajak Berkontribusi untuk Negeri

"Semangat yang besar didukung dengan update informasi dan pengetahuan pajak yang baik akan memperbesar kesempatan kita jadi wajib pajak yang patuh sehingga bisa memberikan sumbangsih nyata kepada pembangunan," katanya, Kamis (8/12/2022).

Nufransa menuturkan pengetahuan perpajakan melalui edukasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk teman tuli. DJP pun mengadakan kegiatan Pajak Berisyarat dengan melibatkan dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) di beberapa daerah.

Dia menyebut teman tuli juga berhak memperoleh informasi perpajakan secara up to date. Dengan akses informasi yang baik, teman tuli dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah.

Nufransa memaparkan beberapa fasilitas perpajakan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertama, ketentuan batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM mulai tahun pajak 2022.

Kedua, integrasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP pada wajib pajak orang pribadi. Integrasi ini sudah berlaku bertahap sejak 14 Juli 2022 untuk mewujudkan administrasi pajak yang efektif dan efisien, sekaligus mendukung satu data Indonesia.

Nufransa juga menjelaskan laporan dan pembayaran pajak kini makin mudah karena dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu, DJP juga menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM melalui program business development service (BDS).

Dia menambahkan pegawai DJP akan selalu siap membantu apabila teman tuli memerlukan informasi dan bantuan perpajakan.

"Kami sangat berharap kegiatan hari ini membuka kesempatan lebih besar bagi teman-teman untuk dapat memanfaatkan edukasi perpajakan yang berkesinambungan," ujar Nufransa dalam acara Pajak Berisyarat 2022. (rig)