Orde Baru Dinilai Paling Berhasil Mengelola Ekonomi

“Prestasi ini terjadi lantaran Presiden Soeharto bisa menerapkan sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila dengan baik,” katanya saat membuka diskusi dan bedah buku Sistem Demokrasi Pancasila dan buku Sistem Ekonomi Pancasila di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, pekan lalu.

Buku tersebut ditulis oleh Sunarto Sudarno, Subiakto Tjakrawerdaya, Setia Lenggono, Lestari Agus Salim, Budi Purwandaya, Muhammad Karim, Djafar, Diana Fawzia, dan Ganjar Razuni. Peluncuran buku itu bertepatan dengan 54 tahun terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966.

Dalam kesempatan itu, hadir beberapa pengulas lain, yakni Sofyan Effendi, Maria Farida, Yudi Latief, Alfan Alfian, Ahmad Erani Yustika, dan Sri Edi Swasono. Para pengulas ini mendiskusikan perbandingan sistem ekonomi dan demokrasi saat ini dengan sistem demokrasi ekonomi Pancasila dan UUD 1945.

Acara peluncuran dan bedah buku ini juga diikuti Try Sutrisno, Haryono Suyono, AB Kusuma, Subagyo, Nazaruddin Sjamsuddin, Arissetyanto Nugroho, dan para pimpinan Universitas Pancasila, Universitas Trilogi dan Universitas Nasional.

Sri Edi berpendapat sistem ekonomi Pancasila adalah memulai sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang menempatkan modal sebagai sesuatu sentral-substansial.

Sebaliknya, menurut dia, sistem ekonomi Pancasila menempatkan manusia dengan kapabilitasnya sebagai yang utama. Karena itu, Indonesia perlu mengutamakan kedaulatan rakyat dengan mengontrol pasar, bukan membebaskan maupun menyingkirkan.

“Konstitusi Indonesia menolak pasar bebas karena berpotensi menyisihkan kelompok miskin. Hal ini merupakan kritik Bung Hatta terhadap pandangan ekonomi Adam Smith. Sistem Ekonomi Pancasila penting untuk dikaji lebih dalam agar menembus blokade akademis,” kata Sri Edi.

Dalam kesempatan sama, Sofyan Effendi menyinggung soal sistem ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana sistem demokrasi dijalankan. Perubahan UUD pada tahun 2002 adalah contohnya. “Begitu kentalnya peran NGO Asing dalam amendemen UUD 1945,” katanya.

Maria Farida menambahkan tatanan kenegaraan sudah sangat berbeda antara praktik UUD 45 asli dan setelah amendemen. “Sejak amendemen, tidak ada lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat sehingga sejak 2004 Presiden bukan lagi mandataris MPR,” katanya. (Bsi)