Pemerintah Rilis Aturan Baru soal Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

"Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon dan berpotensi menjadi lokasi penangkapan di tingkat nasional dan regional sehingga meningkatkan daya tarik investasi…," bunyi salah satu pertimbangan Perpres 14/2024, dikutip pada Rabu (31/1/2024).

Perpres 14/2024 mengenai penyelenggaraan kegiatan CCS diterbitkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi.

CCS didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang mencakup penangkapan karbon dan/atau pengangkutan karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan karbon ke zona target injeksi (ZTI) dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

Penyelenggaraan CCS pada wilayah kerja pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama. Penyelenggaraan CCS pada wilayah izin penyimpanan karbon dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan izin eksplorasi dan izin operasi penyimpanan.

Penyelenggaraan CCS pada wilayah kerja akan menjadi bagian dari operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama yang dapat berupa kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi; kontrak bagi hasil gross split; atau kontrak kerja sama lainnya.

Terhadap kontrak kerja sama yang belum memuat ketentuan CCS, akan dilakukan amandemen kontrak kerja sama.

Untuk melaksanakan kegiatan CCS di wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama, kontraktor melalui SKK Migas atau BPMA sesuai dengan kewenangannya harus menyampaikan rencana penyelenggaraan CCS.

Rencana penyelenggaraan CCS ini diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama yang telah disetujui; atau rencana pengembangan lapangan selanjutnya atau perubahan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya yang telah disetujui.

Untuk penyelenggaraan CCS yang mengakibatkan perubahan luas wilayah kerja semula, menteri ESDM akan melakukan koordinasi dengan menteri agraria dan tata ruang; menteri lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau menteri kelautan dan perikanan.

Menteri ESDM berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS yang diajukan sebagai bagian dari permohonan persetujuan. Rencana penyelenggaraan CCS juga harus disertai sertifikasi kapasitas penyimpanan karbon.

Penyelenggaraan CCS pada wilayah izin penyimpanan karbon dilaksanakan berdasarkan izin eksplorasi dan izin operasi penyimpanan yang diterbitkan oleh menteri ESDM. Dalam menerbitkan izin tersebut, menteri ESDM akan melimpahkan kewenangannya kepada menteri investasi/kepala BKPM.

Penyelenggaraan CCS berdasarkan izin eksplorasi dapat dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap (BUT).

Dalam pelaksanaannya, menteri ESDM akan melakukan penawaran wilayah izin penyimpanan karbon kepada badan usaha atau BUT.

Penawaran wilayah izin penyimpanan karbon ini dilakukan melalui seleksi terbatas atau lelang dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat.

Nanti, menteri menetapkan pemenang seleksi terbatas atau lelang wilayah izin penyimpanan karbon dan ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS.

Pemenang seleksi terbatas atau lelang wilayah izin penyimpanan karbon pun akan diberikan izin eksplorasi oleh menteri ESDM setelah mengajukan permohonan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS).

Pasal 16 Perpres 14/2024 menyebut pemenang seleksi terbatas atau lelang harus mengajukan nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin eksplorasi.

Menteri ESDM pun bakal memberikan izin eksplorasi setelah pemenang seleksi terbatas atau lelang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

"Persyaratan finansial ... paling sedikit meliputi bukti penempatan jaminan pelaksanaan komitmen pasti eksplorasi ZTI; dan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 16 ayat (6) Perpres 14/2024.

Dalam hal berdasarkan kegiatan eksplorasi ZTI terbukti memiliki potensi kapasitas penyimpanan karbon yang komersial, pemegang izin eksplorasi dapat mengajukan persetujuan rencana pengembangan dan operasi (Plan for Development and Operation) ZTI kepada menteri ESDM.

Menteri ESDM memberikan izin operasi penyimpanan setelah pemegang izin eksplorasi juga memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Dalam hal ini, persyaratan finansial tersebut paling sedikit meliputi bukti penempatan jaminan pelaksanaan operasi penyimpanan karbon; laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan surat keterangan fiskal.

Tidak hanya untuk izin eksplorasi, perpres ini juga turut mengatur soal izin transportasi karbon dan izin operasi penyimpanan.

Dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan CCS, kontraktor dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas, serta insentif nonperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif perpajakan dan nonperpajakan juga dapat diberikan kepada pemegang izin eksplorasi, pemegang izin transportasi karbon, dan/atau pemegang izin operasi penyimpanan.

Pada saat Perpres 14/2024 ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan CCS dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perpres ini.

Perpres 14/2024 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 30 Januari 2024. (rig)