Penerima Insentif Pajak Rendah, Kakanwil DJP: Masih Ada Gap Informasi

Lindawaty mencontohkan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, lanjutnya, belum banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut.

Dia mengaku Kanwil DJP Sumbar dan Jambi cukup intens memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemerintah menyediakan insentif tersebut agar perusahaan tidak melakukan PHK dan tetap dapat bertahan melakukan usahanya.

“Di sini masih ada gap informasi. Informasi antara niat baik pemerintah untuk memberikan insentif terkait dengan Covid-19 dengan respons masyarakat,” ujar Lindawaty.

Hal yang sama juga terjadi pada wajib pajak UMKM. Menurut Lindawaty, masih banyak UMKM takut memiliki NPWP dan membayar pajak, padahal UMKM adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan kontribusi mereka sangat dibutuhkan.

Dalam kesempatan ini, Lindawaty memerinci jumlah wajib pajak di Kanwil Sumbar dan Jambi yang sudah memanfaatkan insentif, termasuk menjelaskan tentang jenis-jenis insentif yang tercantum dalam PMK 86/2020.

Dalam paparannya, jumlah wajib pajak di Sumbar dan Jambi yang memanfaatkan insentif masih rendah. Secara lebih terperinci, insentif PPh Pasal 21 DTP baru dimanfaatkan oleh 1.284 wajib pajak dari total 48.072 wajib pajak.

Insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor baru dimanfaatkan oleh 33 wajib pajak dari total 19.973 wajib pajak. Lalu, insentif pengurangan PPh Pasal 25 baru dimanfaatkan 782 wajib pajak dari total 47.976 wajib pajak. Sementara itu, insentif PPh Final DTP baru dinikmati oleh 3.416 wajib pajak dari 76.720 wajib pajak.

“Saya harap pelaku usaha di wilayah Sumbar dan Jambi yang hadir dalam webinar ini terus berkomunikasi dengan kami. Kami siap melayani dan memberikan jawaban serta solusi atas kesulitan yang dialami,” tutur Lindawaty. (rig)