Pengkreditan PM yang Ditagih dengan SKP, DJP: Hanya Pokok Pajaknya

“Tapi perlu diingat, [pengkreditan pajak masukan] hanya sebesar pokok pajaknya,” ujar Fiona dalam Tax Live, dikutip pada Selasa (18/10/2022).

Pengkreditan bisa dilakukan dengan beberapa ketentuan dalam PMK 18/2021. Pertama, ketetapan pajak merupakan SKP yang diterbitkan hanya untuk menagih pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Kedua, PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak. Ketiga, jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan pelunasan. Keempat, tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak. Kelima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun upaya hukum atas ketetapan yang dimaksud pada poin keempat antara lain:

• keberatan (Pasal 25 UU KUP);
• banding (Pasal 27 UU KUP);
• pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP);
• pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak (Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP);
• pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak (Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP); dan/atau
• peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadilan pajak.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 18/2021, termasuk tidak dilakukan upaya hukum tersebut, yaitu tidak diajukan gugatan (Pasal 23 UU KUP).

Adapun pengkreditan pajak masukan—yang ditagih dengan SKP—dilakukan dengan cara melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Pelaporan dokumen pada masa pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat pelunasan ketetapan pajak. Ilustrasi kasus dapat dilihat pada Perpajakan ID. (Fauzara/kaw)