Pengkreditan PM yang Ditemukan Saat Pemeriksaan? SPHP Jadi Penentu

“Sepanjang pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada PKP tersebut,” ujarnya.

Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) PMK 18/2021, pajak masukan tersebut adalah PPN dalam faktur pajak dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pajak masukan itu bisa ditemukan fiskus atau diberitahukan langsung oleh PKP.

Fiona mengatakan sebelum adanya UU Cipta Kerja, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan ditemukan dalam pemeriksaan tidak diakui. Dengan demikian, dalam ketentuan terdahulu, atas pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Selain pengkreditan pajak masukan yang baru ditemukan saat pemeriksaan, ada pula bahasan tentang kajian perubahan ambang ambang batas (threshold) omzet dari pengusaha kena pajak (PKP). Kemudian, masih ada pula ulasan tentang implementasi aplikasi e-Pbk.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Contoh Kasus

Berikut ini contoh kasus mengenai pengkreditan pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan. Contoh kasus ini dimuat dalam lampiran PMK 18/2021.

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 2017. KPP Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 pada Oktober 2021.

Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan faktur pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada masa pajak Juli 2019, tetapi belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak.

Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang ditemukan tersebut sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (DDTCNews)

Deemed Pajak Masukan

Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Fiona menjelaskan dengan sistem self assessment, pengusaha yang sudah memiliki omzet melebihi batasan Rp4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika tidak, otoritas dapat mengukuhkan secara jabatan.

“Nah, ada kewajiban pemungutan PPN sejak seharusnya dia dikukuhkan sebagai PKP. Dulu kita menetapkan PK-nya [misal] 100 tapi kita tidak mengakui pajak masukannya. PK-nya ditagih, PPN kurang bayarnya 100. Tentunya hal ini memberatkan wajib pajak,” jelasnya.

Dengan adanya UU Cipta Kerja—yang turut mengubah UU PPN—terdapat relaksasi dari sisi pengkreditan pajak masukan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN. Pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan.

Adapun pengkreditan tersebut menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan (PM) sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut. Fiona mengatakan kebijakan ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. (DDTCNews)

Public Hearing Penyesuaian Threshold PKP

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan threshold PKP di Indonesia senilai Rp4,8 miliar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan di negara lain.

"Ketika sudah final nanti dan mau melaksanakannya, kami tentunya akan ajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dalam konteks public hearing,” katanya.

Akibat threshold PKP yang terlalu tinggi serta aktivitas ekonomi yang masih cenderung informal, lanjut Bonarsius, hanya sebagian kecil pengusaha di Indonesia yang saat ini telah dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN. (DDTCNews)

Implementasi Aplikasi e-Pbk

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hasil evaluasi dari uji coba (piloting) aplikasi e-Pbk pada 10 kantor pelayanan pajak (KPP) akan menjadi pertimbangan implementasi secara nasional.

"Waktu implementasi nasional akan mempertimbangkan hasil evaluasi atas piloting e-Pbk tersebut," katanya. Simak pula ‘Ada e-Pbk, DJP Jelaskan Durasi Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan’. (DDTCNews)

Tindak Pidana Asal Bidang Perpajakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 129 hasil analisis tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan dugaan tindak pidana asal pada bidang perpajakan hingga Agustus 2022.

Hasil analisis TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan tersebut hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hasil analisis tindak pidana korupsi. Hingga Agustus 2022, ada 133 hasil analisis TPPU yang terkait dengan korupsi. (DDTCNews) (kaw)