Persiapan Implementasi Coretax System, Ini Kata Dirjen Pajak

“Saya siapkan prakondisi atau kebutuhan yang diperlukan sistem coretax. Apa saja? Banyak karena sistem pasti butuh data. Termasuk kesiapan orang di sekeliling kita dengan sistem baru,” ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan DDTCNews, dikutip pada Senin (9/1/2023).

Berbagai persiapan yang dilakukan pada saat ini dilakukan agar implementasi sistem yang baru bisa optimal. Salah satu persiapannya tentang interoperability dengan para pihak. Hal ini, sambungnya, tidak bisa dihindari karena data yang dikelola DJP merupakan data internal.

“Wajib pajak sampaikan [data] ke kita. Terus, ada data dari para pihak, kementerian/lembaga. Saya pakai backbone-nya kan Dukcapil karena sudah bicara implementasi NIK-NPWP,” imbuh Suryo.

Interoperabilitas dengan pihak selain Dukcapil juga sudah dijalankan selama ini. Namun, DJP ingin pertukaran data bisa dilakukan secara real time tanpa perantara. Hal inilah yang bisa dilakukan saat coretax system diimplementasikan.

“Saya ingin kalau bisa pakai ‘selang’, kenapa harus pakai ‘pos’. Terhubung. Jadi, lebih bagus kita sambung daripada kita kirim-kirim. Dengan bank kita jalankan. Pokoknya data apa saja kita ambil, tapi yang penting satu [yakni] parameter identitas harus sama. Makanya, di UU HPP, kita pakai NIK,” kata Suryo.

Suryo mengatakan pada 2023, pekerjaan rumah yang besar DJP terkait dengan coretax system. Adapun coretax baru sistem. DJP akan mempersiapkan ekosistem di sekelilingnya, termasuk penguatan compliance risk management (CRM).

“Jadi, di 2023, itu yang menjadi PR (pekerjaan rumah) saya sebetulnya. Menyelesaikan coretax sendiri. Coretax itu kan baru sistem inti ya. Nanti saya siapin yang diperlukan sekelilingnya. Kemudian, kami siapkan penajaman proses bisnis,” jelas Suryo. (kaw)