Soal Belanja Wajib Pemda Sebesar 2% dari DTU, Ini Kata Wamenkeu

“Ini sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN,” katanya dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, dikutip pada Selasa (6/9/2022).

Suahasil menjelaskan besaran 2% DTU tersebut dihitung sebesar penyaluran dana alokasi umum (DAU) Oktober sampai dengan Desember 2022 dan penyaluran dana bagi hasil (DBH) pada kuartal IV/2022.

Untuk itu, ia memandang September ini menjadi waktu yang tempat bagi pemda untuk mendesain anggaran dan program. Adapun bentuk belanja wajib perlindungan sosial ini merupakan earmarking DTU yang berupa DAU dan DBH.

Lebih lanjut, belanja wajib perlindungan sosial pada APBD tersebut akan digunakan untuk bantuan sosial (bansos), termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi umum.

“Kami berharap dengan pemberian ini dan juga nanti program yang tepat maka inflasi atau harga-harga produk barang dan jasa tidak naik terlalu cepat. Kenaikan harga BBM juga diharapkan tidak serta merta menaikkan ongkos transportasi di daerah,” tutur Suahasil.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM senilai Rp150.000 untuk 20,6 juta keluarga penerima manfaat selama 4 bulan, yakni September hingga Desember, yang diberikan dua kali masing-masing Rp300.000. Adapun BLT ini akan disalurkan oleh Kemensos.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600.000. Bantuan ini akan didistribusikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. (rig)