Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
buku pajak

 
Rabu, 25 Maret 2020 | 16:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Diskursus terkait desain kebijakan pajak yang baik masih terus terjadi di kalangan publik, pembuat kebijakan, dan akademisi.
Selasa, 24 Maret 2020 | 18:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Beberapa negara yang memiliki piagam hak-hak wajib pajak antara lain Inggris, Kanada, Selandia Baru, Jerman, dan Australia.
Senin, 23 Maret 2020 | 18:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Withholding tax berpotensi menimbulkan distorsi karena adanya diskriminasi perlakuan baik dalam bentuk beban pajak maupun administrasi.
Jum'at, 20 Maret 2020 | 14:56 WIB
PERPAJAKAN
Cukai, yang merupakan pajak tidak langsung, belum memiliki konsep serta definisi yang seragam dan jelas hingga saat ini.
Kamis, 19 Maret 2020 | 17:31 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Apakah proyek BEPS telah mendorong keseimbangan tatanan pajak internasional terlalu jauh ke arah ketidakpercayaan dan kontrol yang berlebihan?
Selasa, 17 Maret 2020 | 18:26 WIB
SENGKETA PAJAK
Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan larangan menggunakan atau memasukkan mediasi dalam konsep hukum administrasi.
Senin, 16 Maret 2020 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Dalam buku ini, penulis memberi bobot lebih besar pada aspek pajak tidak langsung seperti PPN atau Goods and Services Tax (GST) dalam ekonomi digital.
Jum'at, 13 Maret 2020 | 19:19 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Kurva Laffer merupakan ilustrasi penentuan tarif optimal agar tidak mengakibatkan efek kontraproduktif dengan penerimaan negara.
Senin, 09 Maret 2020 | 16:55 WIB
HUKUM PAJAK
Buku ini bisa menjadi salah satu literatur bagi pemerintah yang berencana menyusun ulang skema sanksi perpajakan lewat omnibus law.
Jum'at, 06 Maret 2020 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK
Kepastian hukum tetap patut diperjuangkan, terutama dikaitkan dengan tujuan untuk menghapus kesewenang-wenangan pihak pembuat kebijakan dan keputusan.