Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi Bersama KPK, Ini Pernyataan DJP

Hal tersebut juga dilakukan terkait dengan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/11/2021) terhadap oknum pegawai DJP berinisial WR yang sebelumnya menjabat sebagai Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan DJP sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP sebagaimana hasil penyidikan yang diungkapkan KPK.

“Hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap pegawai telah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan budaya organisasi yang tidak menolerir tindakan tersebut,” ujarnya dikutip dari siaran pers tersebut.

DJP, sambungnya, menghormati proses hukum yang berjalan. Otoritas pajak juga akan terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya membersihkan institusi dari oknum yang melanggar kode etik dan nilai-nilai organisasi.

Penahanan WR bukan merupakan kasus baru. Penahanan ini merupakan kelanjutan proses hukum atas kasus penerimaan suap yang diproses KPK sejak awal 2021 atas tersangka APA dan DR. WR telah diumumkan sebagai tersangka sejak 4 November 2021.

Selain penahanan WR, KPK juga menetapkan seorang pegawai DJP berinisial AS, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, sebagai tersangka.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, WR telah dibebastugaskan dari jabatannya. Proses kepegawaian selanjutnya adalah menunggu keputusan hukum atas kasus tersebut.

Terhadap adanya potensi penerimaan negara yang belum disetorkan, lanjut Neilmaldrin, Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tim pemeriksa melibatkan fungsional pemeriksa pajak, fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. KPK juga memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan ini

Untuk mewujudkan DJP yang bersih dari korupsi, DJP juga mengimbau wajib pajak atau seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

“Apabila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, segera laporkan melalui whisteblowing system Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/ atau melalui Kring Pajak 1500200 atau email: [email protected],” imbuh Neilmaldrin. (kaw)