Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tiga Daerah Ini Jadi PR Pengentasan Kemiskinan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tiga Daerah Ini Jadi PR Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA, DDTCNews - Lembaga kajian kebijakan fiskal, sosial dan pembangunan berkelanjutan, Prakarsa merilis Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Hasilnya, tiga daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi siapapun pemenang Pemilu pekan depan.

Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan hasil IKM sebetulnya menunjukan angka positif dalam menekan kemiskinan. Namun, tiga daerah yakni Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur masih menunjukan IKM yang relatif tinggi.

"Intervensi pemerintah dalam berbagai program dan kebijakan terkait penurunan angka kemiskinan terbukti cukup berhasil. Meskipun di Papua, NTT dan Papua Barat IKM masih cukup tinggi," katanya dalam rilis kajian IKM Prakarsa, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Adapun IKM ketiga daerah tersebut pada 2018 antara lain Papua dengan IKM tertinggi sebesar 60,56%. Kemudian NTT sebesar 35,64% dan Papua Barat sebesar 32,66%.

Sedangkan tiga daerah dengan IKM terendah ialah DKI Jakarta sebesar 2,17%. Kemudian diikuti DIY Yogyakarta sebesar 2,22% dan Jawa Tengah dengan IKM sebesar 3,74%.

Pada kesempatan yang sama, peniliti Prakarsa Rahmanda M. Thaariq mengatakan metode penghitungan IKM menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015-2018. Metode tersebut menghitung deprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

"Tren jumlah penduduk miskin multidimensi alami penurunan signifikan. Pada tahun 2015 tercatat penduduk miskin multidimensi sebanyak 34 juta orang. Kemudian turun jadi 30 juta di 2016, 24 juta di 2017 dan 21,5 juta orang di 2018," paparnya.(Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, kebijakan ekonomi,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 12:15 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya