Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Undang Investor ke KIT Batang, Jokowi Sebut Penerimaan Pajak Akan Naik

A+
A-
0
A+
A-
0
Undang Investor ke KIT Batang, Jokowi Sebut Penerimaan Pajak Akan Naik

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk melalui Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, akan mengerek kinerja penerimaan pajak.

Jokowi mengatakan terdapat sejumlah manfaat dari investasi. Selain mendorong aktivitas ekonomi, investasi juga meningkatkan penerimaan pajak, baik dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPh).

"Pendapatan negara juga akan tambah dari pajak. PPN, PPh, PPh karyawan, PPh perusahaan, nanti PNBP, semuanya itu [membuat] pendapatan negara akan naik," katanya, dikutip pada Kamis (9/6/2022).

Baca Juga: E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jokowi menuturkan pembangunan KIT Batang telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Saat ini, lanjutnya, proses konstruksi pabrik-pabrik di sana juga berjalan dengan progres 8%.

KIT Batang menyediakan area seluas 450 hektare. Nanti, area tersebut akan dibangun pabrik kaca, pabrik pipa, pabrik baterai listrik, dan pabrik keramik. Pabrik yang dibangun akan tergolong industri raksasa sehingga akan banyak membuka lapangan pekerjaan.

Mengenai pabrik baterai, Jokowi menilai investasi itu memainkan peran penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah membangun ekosistem besar end to end, dari hulu sampai hilir untuk kendaraan listrik.

Baca Juga: Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Secara keseluruhan, ekosistem tersebut dimulai dari penambangan nikel, pemprosesan di smelter, pembangunan industri katode dan prekursornya, pembuatan litium baterai, hingga perakitan mobil listrik. Ekosistem itu juga akan mencakup daur ulang baterai kendaraan listrik.

Selain itu, lanjut presiden, pembangunan pabrik di KIT Batang akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia lantaran hampir semua produknya berorientasi ekspor.

"Model-model bisnis seperti inilah yang ingin kita bangun. Tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga nanti di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi yang lain," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, KIT Batang, kawasan industri terpadu, penerimaan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:55 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Segera Daftar! Batch Baru Pelatihan Intensif Pajak Internasional

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:30 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP yang Baru Saja Terbit Tidak Bisa Ujug-Ujug Dinonaktifkan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 09:23 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, DJP Sebut Inputan Dokumen di Versi 3.2 Tidak Hilang

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?