Ada Akun Wajib Pajak, DJP Sebut Proses Bisnis Lebih Efisien

“Sekarang proses ini dilakukan segmented. Jadi, AR (account representative) melakukan proses sendiri. Pemeriksa melakukan proses sendiri. Kadang-kadang wajib pajaknya komplain kemarin udah ditanyain ini, sekarang ditanyain lagi,” ujarnya dalam International Tax Policy Dialogue, dikutip pada Kamis (28/9/2023).

Dengan adanya akun wajib pajak, data yang masuk akan digunakan secara berurutan. Dengan demikian, tidak ada klarifikasi yang dilakukan atas data yang sama secara berulang karena perbedaan unit, seperti AR dan pemeriksa.

“Ini namanya streamline proses. Teman-teman bisa membayangkan mungkin nanti efisiensi dan juga compliance cost wajib pajak drastis menurun karena kita lebih akuntabel [dan] transparan dalam menjalankan proses bisnis itu,” imbuh Imam.

Dia mengungkapkan pada saat ini, ada sekitar 47 aplikasi yang digunakan pegawai DJP. Untuk pemeriksa, sambungnya, ada 3 aplikasi. Nantinya, dengan adanya SIAP atau CTAS, seluruh aplikasi dikombinasikan.

“Jadi, integrated dan streamline itu nanti menjadi salah satu fitur yang bisa memperbaiki sistem pelayanan. Kita akan fokus pada memperbaiki pelayanan kepada publik,” katanya. Simak pula ‘Ada PSIAP DJP, 21 Proses Bisnis Perpajakan Ini akan Berubah’.

Seperti diberitakan sebelumnya, SIAP atau CTAS baru akan diimplementasikan secara nasional pada Mei 2024. Sebelum itu, DJP juga akan melakukan uji coba di beberapa kantor wilayah (kanwil) terlebih dahulu. Simak ‘Sistem Administrasi Pajak yang Baru Bakal Diuji Coba Dulu oleh DJP’.

Saat ini, DJP tengah melaksanakan system integration test pada SIAP. Secara bersamaan, pelatihan juga dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman pegawai DJP di seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) dan kanwil atas SIAP. (kaw)