Ada Insentif Fiskal untuk Investasi Hijau, Kemenkeu Ungkap Hasilnya

"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Makanya pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi sektor swasta," katanya dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation, Rabu (23/8/2023).

Febrio menuturkan insentif fiskal yang disediakan tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, pembebasan bea masuk, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dia menjelaskan manfaat pemberian berbagai insentif fiskal ini juga mulai terasa. Data Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat komitmen investasi pada rantai pasok kendaraan listrik telah mencapai US$20,3 miliar sepanjang 2021-2022.

Investasi ini ditujukan untuk berbagai kegiatan, termasuk produksi baterai kendaraan listrik yang alokasinya mencapai US$15 miliar.

Tidak hanya investasi langsung, dukungan sektor swasta untuk transisi energi di Indonesia juga dilakukan melalui penerbitan surat utang untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Bentuknya antara lain berupa green sukuk dan SDGs bond.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengumpulkan dana US$4 miliar untuk mempensiunkan PLTU batu bara sebagai upaya mempercepat transisi energi. Dana ini berasal dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, serta pemerintah.

"Dengan dukungan internasional, kita bekerja bersama. Indonesia terbuka untuk bisnis, Indonesia terbuka dengan transisi menuju investasi hijau," ujar Febrio.

Febrio menambahkan salah satu tantangan Indonesia dan negara Asean dalam mempercepat transisi energi ialah menarik partisipasi sektor swasta. Menurutnya, perlu pendekatan yang kredibel untuk mengidentifikasi dan memetakan aktivitas transisi sehingga investasi swasta dapat masuk dengan mudah. (rig)