Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

"Salah satunya kami berikan kepada Swalayan Aneka Jaya Mranggen yang didatangi petugas dalam penyuluhan one on one. Ini bentuk komitmen KPP Madya Semarang mencegah bentuk korupsi, termasuk suap dan gratifikasi," kata Penyuluh Pajak KPP Madya Semarang Wahyono dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Sementara itu, Kepala KPP Madya Semarang Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengimbau kepada petugas pajak, baik yang melakukan kunjungan kerja maupun yang memberikan pelayanan di kanntor, agar konsisten memberikan kartu integritas kepada wajib pajak yang taat hukum.

"Sesungguhnya itu bukan hanya sekadar kartu melainkan bentuk komitmen, dukungan, dan kerja sama antara DJP khususnya KPP Madya Semarang dengan para wajib pajak agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap penugasan, mendukung budaya anti korupsi," katanya.

Lebih lanjut, Bernadette mengatakan program pemberian kartu integritas ternyata disambut baik oleh para wajib pajak. Wajib pajak, ujarnya, sangat mendukung upaya kantor pajak untuk menutup celah korupsi.

Kartu integritas sendiri ikut mencantumkan alamat kantor pajak, nomor telepon, serta alamat email KPP Madya Semarang. Selain itu, kartu juga memuat tulisan yang menyebutkan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP tidak dipungut biaya termasuk ucapan terima kasih untuk tidak memberikan gratifikasi.

"Harapan kami melalui hal ini, tentu saja tercipta hubungan baik antara DJP dengan wajib pajak, dimana saling berkomitmen untuk menjaga integritas, tidak boleh ada korupsi," kata Bernadette.

Sebagai informasi, DJP sendiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk mencegah terjadinya praktik gratifikasi. UPG DJP mencatat adanya kenaikan signifikan atas laporan gratifikasi pada 2021 lalu.

Berdasarkan pada data yang disampaikan dalam Laporan Tahunan DJP 2021, UPG eselon I DJP menerima 249 laporan gratifikasi pada 2021. Otoritas mengatakan jumlah laporan itu naik cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah laporan pada tahun sebelumnya.

“Jumlah ini meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 59 laporan,” tulis DJP dalam Laporan Tahunan DJP 2021.

DJP mengatakan pembentukan UPG merupakan salah satu amanat dalam PMK 227/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu bentuk internalisasi budaya antikorupsi.

Unit ini melekat pada setiap unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi GOL KPK yang dapat diunduh pada Playstore atau AppStore. (sap)