Ada Pajak Minimum Global, DJP: OECD Bakal Bantu Desain Insentif Pajak

"Mengenai Pilar 2, isu besarnya bagi negara berkembang adalah insentif. Itu nanti akan dibantu oleh negara-negara OECD dan akan dibahas pada G-20 Ministerial Symposium pada bulan Juli," katanya, Selasa (1/3/2022).

Mekar menuturkan masalah dampak pajak minimum global terhadap insentif pajak merupakan isu krusial bagi negara berkembang. Sebab, insentif pajak selama ini dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi.

"Dalam hal ini kami ngotot betul karena di sinilah kepentingan negara berkembang yang dijaga oleh Indonesia," ujarnya.

Pada Pilar 2 tercantum ketentuan carve-out yang bisa memberikan ruang bagi negara berkembang untuk memberikan insentif. Namun, ruang yang diberikan melalui carve-out sesungguhnya belum cukup bagi negara berkembang.

Untuk melaksanakan mandat dari G-20 tersebut, OECD berencana menyampaikan laporan mengenai insentif yang terdampak oleh pajak minimum global.

Lebih lanjut, G-20 Ministerial Symposium juga akan membahas lebih lanjut mengenai asistensi teknis bagi negara berkembang untuk mendukung mobilisasi sumber daya domestik atau domestic resource mobilization (DRM).

Untuk diketahui, 137 yurisdiksi anggota Inclusive Framework telah bersepakat untuk memberlakukan pajak korporasi minimum global dengan tarif sebesar 15%. Pajak minimum global nantinya berlaku atas grup perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Apabila rezim pajak minimum global benar-benar diimplementasikan pada 2023, insentif-insentif pajak yang memangkas tarif pajak efektif menjadi di bawah 15% berpotensi tidak efektif lagi untuk diberikan. (rig)