Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Restoran Manipulasi Pajak, DPRD Minta Pemkot Gencarkan Penindakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Restoran Manipulasi Pajak, DPRD Minta Pemkot Gencarkan Penindakan

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews - DPRD meminta Pemkot Malang untuk terus menindak restoran dan kafe yang tidak sepenuhnya menunaikan kewajibannya menyetorkan pajak restoran.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kafe dan restoran perlu dilakukan secara masif, tidak hanya atas 5 restoran dan kafe yang baru saja disidak sebelumnya.

"Jangan berhenti di 5 restoran saja. Ini menarik karena yang melakukan malah restoran yang besar, mereka mapan. Omzetnya setiap hari besar kan. Artinya, coba diperiksa itu semua resto yang sama, yang besar-besar," katanya, dikutip pada Sabtu (22/4/2023).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Trio menuturkan Pemkot Malang perlu terus menggencarkan pemasangan alat e-tax di restoran dan kafe sehingga makin banyak pelaku usaha yang transaksinya termonitor oleh sistem tersebut.

"Saya pikir ini sangat bagus apa yang dikerjakan Bapenda, ditambah adanya temuan-temuan restoran soal e-tax. Kami yakin ini akan sangat memaksimalkan dan menyelamatkan PAD," ujarnya seperti dilansir malangposcomedia.id.

Untuk diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sebelumnya telah menindak 5 pelaku usaha restoran dan kafe yang ditengarai memanipulasi sistem e-tax.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Hanya sebagian kecil transaksi yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui e-tax. Adapun nilai pajak restoran yang digelapkan mencapai Rp2 miliar. Akibat pelanggaran tersebut, pelaku usaha dijatuhi denda sebesar 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar.

"Jika tidak dibayar maka terancam hukuman penjara 2 tahun dan usahanya akan ditutup sementara," tutur Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto beberapa waktu yang lalu. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota malang, pajak, pajak daerah, e-tax, penegakan hukum, restoran, kafe

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya