Ada Selisih Penerimaan Perpajakan Hasil Rekonsiliasi, Ini Temuan BPK

"Dalam rangka menyusun laporan keuangan unaudited tahun 2019, DJPb, DJP dan DJBC menyelenggarakan rekonsiliasi penerimaan perpajakan pada tanggal 20 Februari 2020. Dalam berita acara rekonsiliasi tersebut, diungkapkan adanya selisih sistem akuntansi umum (SAU) dan sistem akuntansi instansi (SAI) sebesar Rp7,28 miliar (lebih besar SAU)," tulis BPK.

Setelah dilakukan berbagai perbaikan, penerimaan perpajakan pada SAU dan SAI audited tercatat masih memiliki selisih senilai Rp7,14 miliar. Dari selisih tersebut, Kementerian Keuangan mencatat selisih senilai Rp7,11 miliar timbul akibat perbedaan kurs karena perbedaan waktu.

"Selisih SAU dan SAI sebesar Rp7,11 miliar (lebih besar di SAU) yang disebabkan perbedaan penggunaan kurs transaksi karena beda waktu terjadi pada penerimaan pajak di DJP," tulis BPK, dikutip pada Kamis (12/11/2020).

DJP menjelaskan selisih tersebut terjadi karena adanya ketidakselarasan tanggal penerimaan pajak antara sistem SAI dan SAU. Pada sistem SAI, penerimaan diakui pada tanggal terjadinya transaksi pembayaran. Sementara pada sistem SAU, penerimaan diakui pada tanggal buku saat lembaga persepsi melimpahkan penerimaan ke rekening kas umum negara (RKUN).

Bila transaksi menggunakan mata uang asing, sistem SAI akan mengonversi mata uang asing tersebut ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi. Berbeda, sistem SAU akan mengonversi mata uang asing ke rupiah pada tanggal buku.

"Oleh karena perbedaan tersebut maka nilai rupiah penerimaan pada SAI bisa saja berbeda dengan SAU apabila pada kedua tanggal tersebut terjadi pergerakan kurs tengah BI," tulis BPK.

Atas perbedaan waktu pengakuan penerimaan tersebut, BPK mencatat DJP, DJBC, dan DJPb masih belum memiliki kesepakatan mengenai titik pengakuan penerimaan perpajakan dan tanggal yang digunakan sebagai dasar pemakaian kurs tengah BI.

Hal ini mengakibatkan terdapat dua versi nilai realisasi penerimaan perpajakan yakni pada SAU dan SAI. Hal ini akan berdampak pula pada akurasi penghitungan dana bagi hasil pajak (DBH).

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada ketiga instansi tersebut untuk menyusun kesepakatan tentang titik pengakuan penerimaan perpajakan serta dasar pemakaian kurs tengah BI dalam mengonversi mata uang asing ke nilai rupiah. (kaw)