Ada UU HPP, Setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Diharapkan Meningkat

"Kebijakan ini juga diharapkan mampu mereduksi ketimpangan kontribusi PPh Pasal 25/29 orang pribadi terhadap PPh Pasal 21 karyawan yang saat ini lebih tinggi," sebut Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita edisi Oktober 2021, dikutip Rabu (27/10/2021).

Kemenkeu menjelaskan penambahan bracket PPh orang pribadi akan membuat warga berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar. Kemenkeu menilai kontribusi lebih besar dari warga berpenghasilan tinggi menjadi bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil.

Dalam laporan tersebut, Kemenkeu memberikan gambaran struktur penerimaan pajak di negara lain yang lebih didominasi pajak dari orang pribadi berpenghasilan tinggi. Sementara di Indonesia, masih anomali karena kontribusi PPh Pasal 21 karyawan justru lebih besar.

"Apabila diperkuat juga dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik maka penambahan lapisan tarif tersebut akan berpotensi melejitkan penerimaan negara pada masa depan, " jelas pemerintah.

Hingga akhir September 2021, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 mencapai Rp137,87 triliun yang terdiri atas orang pribadi Rp9,52 triliun dan badan Rp128,35 triliun. Untuk PPh Pasal 21, realisasinya mencapai Rp108,92 triliun.

Untuk diketahui, UU HPP mengatur tarif PPh orang pribadi sebesar 5% atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh saat ini.

Kemudian, tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta. Pada lapisan ketiga, tarif PPh 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Pada lapisan keempat, tarif 30% berlaku atas penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Lalu, penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%. (rig)