Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Angkat Tax Ratio, Apindo Minta Jumlah Wajib Pajak Terus Ditambah

A+
A-
1
A+
A-
1
Angkat Tax Ratio, Apindo Minta Jumlah Wajib Pajak Terus Ditambah

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama.

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk terus memperluas basis pajak sehingga berdampak positif terhadap penerimaan 2024.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan beban pajak selama ini hanya dirasakan oleh wajib pajak existing. Menurutnya, beban pajak harus turut dipikul wajib pajak baru sehingga sistem pajak di Indonesia menjadi berkeadilan.

"Ini adalah PR besarnya, bagaimana kenaikan tax ratio atau penerimaan pajak selain ditopang wajib yang sudah ada, tetapi juga berasal dari wajib pajak baru," katanya, Selasa (29/8/2023).

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Siddhi menuturkan reformasi perpajakan saat ini sudah berada pada jalur yang benar. Pengusaha pun mendukung kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperluas basis pajak di Indonesia.

Meski demikian, lanjutnya, integrasi NIK sebagai NPWP ini harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam integrasi NIK sebagai NPWP.

Tantangan Shadow Economy

Di sisi lain, Siddhi turut menyinggung isu shadow economy yang masih menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak di Indonesia. Tak hanya itu, shadow economy juga menurunkan produktivitas ekonomi dan menimbulkan persaingan tidak sehat di antara sektor usaha.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

"Kalau kita bisa membuka atau taxing shadow economy ini, saya yakin tax ratio bakal langsung naik, basis pajak naik, ekstensifikasi naik, and everybody happy," ujarnya.

Sementara itu, Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyatakan kinerja penerimaan pajak dan tax ratio berpotensi terus meningkat sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi.

Namun, pemerintah tetap perlu mewaspadai berbagai risiko global dan domestik yang bisa berefek pada penerimaan pajak.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Dia menilai tax ratio perlu ditingkatkan sehingga negara memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai target pembangunan. Merujuk laporan IMF, tax ratio yang dibutuhkan suatu negara untuk mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi setidaknya 12,88%.

Sayangnya, tren kinerja tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun lalu terlihat menurun. Besaran tax ratio Indonesia pun lebih kecil dibandingkan dengan negara Asean lainnya.

"Di Asia Tenggara, tax to GDP ratio kita relatif lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia. Sementara, tren [tax ratio] di negara tetangga ini cenderung stabil atau meningkat," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Apindo, ekstensifikasi pajak, jumlah wajib pajak, tax ratio, penerimaan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Minggu, 07 Juli 2024 | 17:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA

Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?