Antrean di Kantor Pajak Membludak, WP Bisa Validasi NIK via DJP Online

“Namun, akibat antrean yang membeludak, wajib pajak tersebut diarahkan ke KPP Pratama Majene untuk melakukan validasi NIK,” sebut KPP dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (10/1/2023).

Sebagai informasi, kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/2022.

Lebih lanjut, validasi NIK sebagai NPWP dapat juga dilakukan wajib pajak secara mandiri melalui laman pajak.go.id (DJP Online) atau dapat mengunjungi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pajak.

Seperti diberitakan sebelumnya, wajib pajak orang pribadi didorong memutakhirkan secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama, dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Data profil wajib pajak dalam sistem administrasi DJP yang lama akan dipindahkan untuk digunakan dalam SIAP (sistem inti administrasi perpajakan). Pemindahan atau migrasi data hanya bisa dilakukan jika data utama wajib pajak orang pribadi telah berstatus valid,” sebut DJP.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga. (rig)