Aplikasi Pengajuan Pembebasan PPh PMK 239/2020 Sudah Ada di DJP Online

“Wajib pajak yang kami banggakan, aplikasi layanan insentif pajak terkait Covid-19 sudah dapat digunakan. Terima kasih,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (4/2/2021).

Aplikasi SKB PPh Pasal 22 (PMK 239/2020) untuk pengajuan permohonan SKB PPh Pasal 22 terkait dengan pertama, pembelian barang dari atau penjualan barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK 239/2020.

Kedua, pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 5 ayat (8) PMK 239/2020. Ketiga, penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan pandemi Covid-19) kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sesuai dengan Pasal 5 ayat (10) PMK 239/2020.

Kemudian, aplikasi SKB PPh Pasal 23 (PMK 239/2020) untuk pengajuan permohonan SKB PPh Pasal 23 atas imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemic Covid-19 sesuai dengan pasal 8 ayat (2) PMK 239/2020.

Adapun jasa kena pajak (JKP) yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), meliputi penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan; dan/atau jasa lain selain jasa yang telah di potong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. JKP tersebut dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Seperti diberitakan sebelumnya, fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021. Simak artikel ‘Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020’. (kaw)