Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

“ ... 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit. Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan,” tulis DJP dalam pernyataan resminya, dikutip pada Kamis (4/7/2024).

Lantas, sebenarnya apa maksud dan fungsi dari ketujuh layanan yang kini bisa diakses menggunakan NIK tersebut?

Layanan E-Registration

Aplikasi ini tersedia pada laman DJP atau lebih tepatnya ereg.pajak.go.id. Merujuk PER-20/PJ/2013 s.t.d.t.d PER-02/PJ/2018, e-registration adalah aplikasi yang menjadi sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Aplikasi e-registration juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan perubahan data wajib pajak dan/atau PKP, pemindahan wajib pajak, penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP.

Saat ini, PER-20/PJ/2013 s.t.d.t.d PER-02/PJ/2018 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan terbaru tercantum dalam PER-04/PJ/2020. Namun, tidak ada lagi istilah e-registration, tetapi aplikasi yang tersedia untuk administrasi NPWP dan/atau PKP (aplikasi registrasi).

Akun Profil Wajib Pajak pada DJP Online

Profil wajib pajak tersedia ketika pengguna sudah masuk (login) ke DJP Online. Adapun DJP Online memuat beragam layanan perpajakan secara elektronik. Simak ‘Beragam Fitur Layanan Pajak Terbaru di DJP Online’.

Wajib pajak dapat memanfaatkan beragam aplikasi atau fitur yang tersedia di DJP Online untuk melaksanakan berbagai kewajiban pajak secara elektronik. Namun, wajib pajak harus sudah memiliki akun DJP Online agar dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia.

Dengan terbitnya PER-6/PJ/2024, pengguna atau wajib pajak yang sudah memiliki akun kini bisa login ke DJP Online tidak hanya menggunakan NPWP 15 digit, tetapi juga menggunakan NIK sebagai NPWP dan NITKU.

Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (Info KSWP)

Info KSWP adalah aplikasi yang tersedia di DJP Online untuk mengajukan KSWP. Merujuk SE-33/PJ/2016, KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

Melalui KSWP wajib pajak akan memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan tersebut dapat memuat status valid atau tidak valid. Adapun wajib pajak dapat memperoleh status keterangan valid jika memenuhi 2 ketentuan.

Pertama, nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP. Kedua, wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir.

Aplikasi E-Bupot 21/26

E-bupot 21/26 adalah aplikasi pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses melalui DJP Online pada menu Lapor dan submenu Pra-Pelaporan. Adapun aplikasi ini digunakan oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (non-instansi pemerintah) mulai masa pajak Januari 2024.

Saat ini, aplikasi e-bupot 21/26 yang sudah tersedia di DJP Online merupakan versi 2.0. Pembaruan melalui versi 2.0 memuat beberapa hal, salah satunya adalah penambahan penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU.

Selain penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU, ada pula fitur baru dalam pembuatan bukti potong PPh 21 oleh pemotong. Kini, setiap bukti potong yang dibuat akan terdistribusi secara otomatis ke akun DJP Online pihak yang dipotong.

Aplikasi E-Bupot Unifikasi

E-bupot unifikasi adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan bukti pemotongan PPh dan pelaporan SPT Masa PPh unifikasi non-instansi pemerintah. Aplikasi ini dapat diakses melalui DJP Online pada menu Lapor dan submenu Pra-Pelaporan.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Pemotong/pemungut PPh yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemotong dan/atau pemungut PPh yang memang diwajibkan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi.

Aplikasi E-Bupot Instansi Pemerintah

E-bupot instansi pemerintah adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan unifikasi dan SPT PPh Masa unifikasi untuk instansi pemerintah. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui DJP Online pada menu Lapor dan submenu Pra-Pelaporan.

Adapun bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah tersebut terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26).

Aplikasi E-Objection

E-objection adalah salah satu saluran penyampaian surat keberatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 PMK 9/2013 yang menyatakan surat keberatan dapat disampaikan dengan cara lain salah satunya secara elektronik (e-filing). E-objection dapat diakses melalui DJP Online.

Adapun yang dimaksud dengan surat keberatan adalah surat yang memuat keberatan wajib pajak atas suatu surat ketetapan pajak (SKP) atau pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang diajukan kepada dirjen pajak. Simak Kamus ‘Apa Itu Keberatan?’.

Dalam PER-14/PJ/2020 disebutkan atas penyampaian surat keberatan secara elektronik diberikan bukti penerimaan elektronik (BPE). Sesuai ketentuan, BPE merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. (kaw)