Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

"Sebelum sita, kami telah melakukan berbagai upaya edukatif dan persuasif agar penunggak pajak segera melunasi pajaknya, sampai akhirnya sesuai jangka waktu penagihan harus diterbitkan surat paksa dan ditindaklanjuti dengan sita aset," katanya, dikutip pada Jumat (5/7/2024).

Sesuai UU 19/1997 s.t.d.d UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penyitaan dilakukan karena penunggak pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pelunasan dan sudah menerima surat paksa secara langsung dari juru sita pajak negara.

Aset milik wajib pajak atau penanggung pajak akan disita apabila penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Jika penanggung pajak tak kunjung melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihannya dalam waktu 14 hari setelah penyitaan maka aset yang telah disita tersebut akan dilelang.

Dalam hal aset yang dimaksud berupa rekening keuangan, saldo dalam rekening milik penanggung pajak akan dipindahbukukan guna melunasi tunggakan pajak.

Rundy pun berharap seluruh wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan negara. (rig)