Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Aturan Baru Diteken, Tarif Pajak Orang Kaya Naik 2%

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Baru Diteken, Tarif Pajak Orang Kaya Naik 2%

Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/apnews.com)

MOSKOW, DDTCNews - Presiden Rusia Vladimir Putin awal pekan ini meneken beleid yang merevisi ketentuan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi khususnya untuk individu kaya atau high net worth individual.

Putin melakukan revisi UU PPh dengan mengubah tarif individu berpenghasilan tahunan lebih dari 5 juta rubel Rusia atau setara dengan Rp934,5 juta. Beban tarif PPh orang pribadi untuk kelompok penghasilan ini naik dari 13% menjadi 15%.

"Reformasi pajak diharapkan akan memberikan tambahan penerimaan pajak hingga 60 miliar rubel (Rp11,2 triliun)," katanya di Moskow, seperti dikutip Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Putin menyatakan perubahan tarif pajak untuk orang kaya ini akan mulai berlaku efektif pada tahun fiskal 2021. Perubahan kebijakan pajak penghasilan ini merupakan yang pertama Rusia beralih dari sistem pajak final yang diberlakukan sejak 2001.

Dia menyatakan tambahan penerimaan pajak dari orang kaya akan digunakan pemerintah untuk mendanai sektor kesehatan publik. Agenda prioritasnya adalah melakukan belanja untuk perawatan kesehatan anak-anak dengan penyakit berat dan langka.

Putin menyebutkan reformasi pajak secara bertahap sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui agenda reformasi tersebut, pemerintah memberikan jaminan tetap memberikan kebijakan pajak yang ramah bagi individu dengan penghasilan rendah.

Baca Juga: Danai Belanja Militer Ukraina, Uni Eropa Pajaki Laba dari Aset Rusia

Selain itu, arah reformasi pajak ala negara pecahan Uni Soviet itu adalah menyederhanakan sistem administrasi perpajakan. Menurutnya, reformasi sistem administrasi ini akan melibatkan teknologi digital untuk membuat kebijakan pajak lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan.

"Dengan kualitas administrasi baru, pengenalan teknologi digital maka distribusi beban kerja otoritas pajak dapat dilakukan dengan cara yang berbeda," imbuhnya seperti dilansir macaubusiness.com. (Bsi)

Baca Juga: Sasar Orang Kaya dan Perusahaan, Putin Naikkan Pajak Setelah Pilpres

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak orang kaya, rusia, putin, tarif pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Oktober 2022 | 18:23 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Menggagas Alternatif dari Pengenaan Pajak Kekayaan

Jum'at, 07 Oktober 2022 | 10:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mendesain Pajak Kekayaan dengan Skema 'Use It or Lose It'

Kamis, 06 Oktober 2022 | 13:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Kurangi Gap Si Kaya dan Si Miskin, Pajak Bisa Apa?

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?