Awasi Kepatuhan WP Sektor Tertentu, DJP Lakukan Analisis Data

"Analisis data perpajakan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan pengawasan," bunyi SE-05/PJ/2022, Rabu (16/2/2022).

Lebih lanjut, fokus dari suatu analisis data perpajakan pada tahun selanjutnya harus diselesaikan pada 31 Desember tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, fokus analisis data perpajakan tersebut dapat dimutakhirkan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) DJP.

Dalam menyusun fokus analisis data perpajakan, Direktorat DIP DJP turut memperhatikan kebijakan pengamanan penerimaan nasional, data internal dan eksternal, hasil analisis sektoral, analisis tax gap, peta kepatuhan compliance risk management (CRM), dan data lainnya.

Kemudian, Dirjen Pajak memberikan arahan kepada Direktur DIP untuk menyusun fokus analisis data perpajakan. Setelah disusun, konsep fokus analisis data perpajakan tersebut akan dibahas dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.

Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP terdiri atas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; Direktur DIP; Direktur Intelijen Perpajakan; Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; Direktur Penegakan Hukum; dan Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur.

Bila konsep tersebut disetujui, Dirjen Pajak akan menandatangani fokus analisis data perpajakan dan meneruskannya kepada Direktur DIP. Fokus analisis data perpajakan akan menjadi dasar bagi analis pajak dalam menyusun daftar sasaran analisis data perpajakan (DSA). (rig)