Bangun Kesadaran Pajak, DJP Gandeng Pondok Pesantren

Mereka adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur II Takari Yoedaniawati; Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jawa Timur II Muhammad Primbang Apriliyanto; serta Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudiono.

KH. Ahmad Mohammad Tidjani ingin para ustaz dan santri yang ada di pesantren agar dapat belajar pajak. Kiai yang mempunyai pengaruh cukup besar di wilayah Madura tersebut juga menyatakan siap bermitra dan akan mendukung program-program DJP.

Ke depan, dia berharap pesantren bisa turut serta memberi pemahaman pentingnya pajak kepada masyarakat luas. Salah satu dukungan tersebut diwujudkan dengan mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Dia mengajak seluruh masyarakat Madura untuk segera memanfaatkan PPS.

“Saya mengikuti program pengungkapan sukarela sebagai bentuk bakti diri kepada negara. Melalui PPS, kita tidak perlu khawatir lagi atas harta yang belum kita laporkan,” tutur KH. Ahmad Mohammad Tidjani, dikutip dari siaran pers yang diterima DDTCNews, Jumat (22/4/2022).

Takari Yoedaniawati mewakili Kanwil DJP Jawa Timur II sangat mengapresiasi KH. Ahmad Mohammad Tidjani atas keikutsertaannya dalam PPS serta keinginan baiknya untuk meningkatkan pemahaman pajak, terutama di lingkungan pondok pesantren.

Takari berharap kegiatan edukasi dan kegiatan lain seperti inklusi kesadaran pajak dan Pajak Bertutur dapat dilakukan. Kegiatan tersebut dapat menambah wawasan perpajakan dan menjadikan santri sebagai generasi muda yang sadar pajak.

Saat ini, sambungnya, pendapatan negara masih bertumpu pada pajak. Adapun pajak yang dibayar oleh masyarakat berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi para pelaku usaha agar ekonomi terus bangkit. Pemerintah juga memberikan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Selain itu, banyak lagi peran pajak dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Dalam kesempatan itu dia juga menjelaskan dalam pajak, terdapat prinsip gotong-royong. Pihak dengan kondisi perekonomian baik (tinggi) harus membayar pajak lebih banyak. Sementara bagi masyarakat belum mampu tidak perlu membayar pajak, bahkan bisa mendapat bantuan pemerintah.

Kanwil DJP Jawa Timur II berharap dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, kesadaran dan kepatuhan pajak akan terus meningkat. Dengan demikian, Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera dapat terwujud. (kaw)