Berkunjung ke Toko Eiger, Petugas Pajak Kumpulkan Data Omzet

Dalam kunjungannya ke toko Eiger, tim mengumpulkan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika sudah memiliki disertai dengan tag lokasi dan perkiraan omzet dalam satu bulan.

Selain itu, tim KP2KP juga mengingatkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan mulai dari pendaftaran, penghitungan pajak, penyetoran, sampai dengan pelaporan SPT Tahunan.

“Nanti disampaikan juga kepada Bapak Mahendra, jangan lupa laporan pajaknya. Sebab, kalo tidak atau terlambat lapor bisa kena denda. Meski dendanya sedikit, tetapi tetap tercatat di sistem sebagai bentuk kepatuhan,” tuturnya dikutip dari laman resmi DJP, Senin (25/4/2022).

Selain itu, lanjut Kadri, tim juga menyosialisasikan ketentuan baru dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di antaranya pengusaha orang pribadi yang dalam setahun belum memperoleh omzet Rp500 juta, tidak perlu membayar pajak PP 23/2018.

Ketentuan mengenai KPDL diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-11/PJ/2020. Surat edaran yang ditetapkan pada 28 Februari 2020 tersebut menjadi pedoman pelaksanaan KPDL dan penjaminan kualitas data.

KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak

KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Tujuan dari KPDL di antaranya untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, pembangunan profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah. (rig)