Berlaku Mulai 2024! Pemprov Banten Siap Pungut Pajak Alat Berat

"PAB ini berlaku bagi perorangan, industri, pertambangan maupun kedinasan," katanya, dikutip pada Jumat (17/2/2023).

Ahmad menuturkan pelaku usaha jasa konstruksi atau pemilik alat berat akan dikenai pajak alat berat dengan tarif maksimal 0,2%. Tarif pajak alat berat ditetapkan melalui peraturan daerah (perda). Adapun dasar pengenaan pajak alat berat adalah nilai jual alat berat.

Menurutnya, pajak alat berat akan dikenakan atas beragam alat berat mulai dari ekskavator, grader, crane, bored pile, diesel hammer, scraper, roller, bulldozer, dump truck, sampai dengan bucket wheel excavator.

Ahmad menambahkan Provinsi Banten memiliki potensi pajak alat berat yang sangat besar mengingat banyaknya usaha perindustrian dan pertambangan yang beroperasi di provinsi tersebut.

"Sangat potensial karena kami lihat sektor pertambangan juga salah satu industri di Banten ini. Nah, untuk pungutan pajaknya akan mulai diberlakukan pada 2024 karena saat ini kami masih menunggu PP," ujarnya seperti dilansir radarbanten.co.id.

PP yang dimaksud adalah PP Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman sebelumnya mengatakan rancangan PP KUPDRD sudah selesai diharmonisasi dan ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

“Sudah selesai dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu atau 2 minggu bisa diterbitkan,” tuturnya 8 Februari 2023. (rig)