Bertukar Data dengan DJP, Pemda Masih Sulit Realisasikan Potensi Pajak

"Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemda. Pertama, terdapat kendala koordinasi antarpihak, baik karena pandemi Covid-19 maupun kepadatan agenda masing-masing pihak," katanya dalam wawancara khusus, dikutip pada Jumat (13/1/2023).

Kedua, terdapat beberapa pemda yang melakukan mutasi pegawai sehingga informasi kerja sama perpajakan ini tidak tersampaikan dengan baik kepada pegawai baru. Ketiga, pemda masih perlu memperkuat kapasitas pemeriksaan dan penagihan pajak.

Keempat, terdapat wajib pajak di daerah yang tak mampu membayar pajak atau tidak diketahui keberadaannya. Kelima, terdapat kendala dalam pelaksanaan data matching antara data pajak pusat dan pajak daerah.

"Sebagai contoh, terdapat kasus pemda meregistrasikan wajib pajak berdasarkan nama restoran, sedangkan DJP meregistrasikan wajib pajak berdasarkan nama pemilik usaha," tutur Bhimantara.

Guna mengatasi permasalahan ini, beberapa kanwil DJP dan pemda telah menggelar koordinasi rutin. DJPK juga mendorong pemda untuk menggunakan NIK dalam struktur data pajak yang dipertukarkan guna mempermudah matching data.

"Kami juga mendorong pemda mengoptimalkan permintaan data perpajakan ke DJP, pemenuhan kewajiban penyampaian data ke DJP, dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis perpajakan daerah, baik yang diselenggarakan DJPK maupun DJP," ujar Bhimantara.

Untuk diketahui, kerja sama pertukaran data perpajakan antara DJP, DJPK, dan pemda telah berjalan sejak 2019. Tercatat, sudah terdapat 254 pemda yang bekerja sama dengan DJP dan DJPK. (rig)