Bicara Utang Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Pengelolaannya Hati-Hati

"Pengadaan utang dilakukan tetap dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi, juga kebutuhan pembiayaan," katanya, dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp203,72 triliun atau 34,10% terhadap pagu. Realisasi pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan utang senilai Rp224,79 triliun atau 32,3% terhadap pagu APBN 2023, yang terdiri atas realisasi SBN Rp217,59 triliun dan pinjaman Rp7,2 triliun.

Hingga Maret 2023, pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman dalam negeri senilai Rp107,3 miliar, serta membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp470,1 miliar. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) senilai Rp27,84 triliun dan membayar cicilan pokok pinjaman luar negeri negatif Rp20,28 triliun.

"Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman selama ini tetap sesuai dengan rencana atau on track, dan sesuai dengan strategi pembiayaan yang kita lakukan tahun 2023," ujarnya.

Hingga Maret 2023, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah telah mencapai Rp7.879,07 triliun atau 39,17% dari PDB. Sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali karena di bawah 60% dari PDB.

Komposisi utang pemerintah didominasi utang domestik yang mencapai 72,09%. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut berkontribusi menurunkan jumlah nilai utang pemerintah yang beredar hingga Maret 2023. (sap)