Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan

Wajib pajak harus harus meminta bukti potong atas semua jenis penghasilan yang dipotong pajak. Sebab, adanya bukti potong membuktikan secara sah bahwa wajib pajak sudah membayar pajak yang terutang. Setelah menerima bukti potong, setiap wajib pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti potong tersebut dengan baik.

Selain bukti potong dari perusahaan tempat bekerja, jika wajib pajak memiliki penghasilan lain yang dikenakan pajak, maka jangan lupa untuk meminta bukti potong dari pihak pemberi penghasilan, baik atas pajak yang bersifat final ataupun tidak final.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, terdapat empat jenis bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan format sebagai berikut:

1. bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 menggunakan Formulir 1721-VI. Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26;
2. bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) menggunakan Formulir 1721-VII. Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD;
3. bukti pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-A1. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala; dan
4. bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunannya dengan menggunakan Formulir 1721-A2.

Ketentuan Pembuatan Bukti Potong PPh 21 Karyawan

Dalam pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Bukti Potong 1721-A1/A2), ada beberapa peraturan yang harus diketahui oleh pemberi kerja, di antaranya adalah sebagai berikut ini:

1. bukti potong 1721 A1/A2 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan;
2. bukti potong 1721 A1/A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk satu tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si pemberi kerja selama tahun pajak yang bersangkutan;
3. bukti potong 1721 A1/A2 akan dipakai oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi;
4. berdasarkan amanat PER-16/PJ/2016, pemberi kerja diharuskan untuk membuat bukti potong 1721 A1/A2 selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

Sebelum membuat bukti potong 1721 A1/A2, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemberi kerja:

1. Format nomor untuk bukti potong 1721 A1 adalah 1-mm-yy-xxxxxxx dengan mm adalah masa pajak dibuatnya bukti potong, sedangkan yy adalah 2 digit tahun pajak, dan yang terakhir xxxxxxx diisi nomor urut bukti potong. Sedangkan format nomor untuk bukti potong 1721 A2 diawali dengan 1.2-mm.yy-xxxxxxx.
2. Masa pendapatan penghasilan diisi dengan menggunakan format mm-mm yang menunjukkan dari bulan apa hingga bulan apa karyawan tersebut bekerja. Contohnya saja karyawan bekerja dari bulan Februari hingga Desember ditulis 02-1
3. Identitas dari pemotong diisi dengan menggunakan identitas yang menandatangani bukti potong tersebut.

Perusahaan yang menjadi pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1/A2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Contoh untuk tahun 2018, paling lama adalah akhir Januari 2019.

Adapun, untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan 1721-A1 harus diberikan paling lama satu bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII harus diberikan setiap ada pemotongan pajak maksimal akhir bulan berikutnya.

Sesuai PER-16/PJ/2016, apabila dalam hal dalam satu bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dibuat sekali untuk satu bulan kalender.

Demikian penjelasan secara umum mengenai jenis bukti potong PPh Pasal 21 untuk keperluan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Tata cara pengisian bukti potong dapat dilihat pada Lampiran PER-14/PJ/2013. Adapun artikel kelas pajak lainnya mengenai pelaporan SPT tahunan dapat dibaca di sini.