Capres Prabowo Janji Bakal Kaji Ulang Pajak Sektor Pendidikan

"Kalau itu saya sangat mendukung. Tentunya saya harus diskusi dengan para pakar, tetapi sangat masuk akal," katanya dalam dialog terbuka yang digelar oleh Muhammadiyah, dikutip pada Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut, Prabowo juga berjanji untuk memberikan fasilitas pembebasan, baik pajak maupun bea masuk atas buku. Menurutnya, negara maju tidak mengenakan pajak dan bea masuk atas buku.

"Di negara maju, sekolah tidak ada bea masuk untuk buku dari luar negeri. Tidak ada pajak. Kita harus berdayakan cendekiawan dan teknokrat kita untuk mengawaki transformasi ini. Kita butuh ratusan ribu insinyur dan sarjana yang harus mengelola itu semua," ujarnya.

Sebagai informasi, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan ataupun impor buku sesungguhnya telah termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2020.

Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan ataupun impor buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Buku pelajaran umum adalah buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU 3/2017 ataupun buku umum yang mengandung unsur pendidikan.

Pembebasan bea masuk atas impor buku juga telah dimuat dalam PMK 103/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan.

Melalui PMK tersebut, buku impor yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk antara lain buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.

Impor buku yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk antara lain buku hiburan, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku katalog diluar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horor, buku komik, dan buku reproduksi lukisan. (rig)