Cara Ajukan Restitusi Pajak Dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu

Tentu, tidak semua wajib pajak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Terdapat 3 klasifikasi wajib pajak yang bisa menerima fasilitas restitusi dipercepat, yaitu wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan restitusi dipercepat untuk wajib pajak kriteria tertentu. Sebelum mengurai cara pengajuan, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu, apa itu wajib pajak kriteria tertentu.

Wajib pajak kriteria tertentu merupakan wajib pajak yang dapat diberikan restitusi dipercepat, baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak tersebut.

Pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Wajib pajak sudah memenuhi kriteria tersebut tidak serta-merta langsung menjadi wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke KPP untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu.

Jika sudah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi dipercepat. Pengajuan permohonan dilakukan dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT. Selanjutnya, dirjen pajak akan melakukan penelitian kewajiban formal.

Setelah itu, dirjen pajak juga akan melakukan penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan pajak, bukti permotongan/pemungutan pajak penghasilan yang dikreditkan wajib pajak pemohon, dan pajak masukan yang dikreditkan dan/atau dibayar oleh wajib pajak pemohon.

Hasil penelitian selanjutnya akan dipakai sebagai dasar untuk memberikan restitusi dipercepat. Dari hasil penelitian, dirjen pajak akan memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

SKPPKP akan diterbitkan paling lama 3 bulan untuk PPh atau 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Jika SKPPKP ternyata belum diterbitkan atau diberitahukan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dirjen pajak harus menerbitkan SKPPKP setelah jangka waktu tersebut.

Apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah permohonan, wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri.

Namun, jika wajib pajak tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Selesai. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)