Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Cara DJBC Tutup Celah Kosmetik Abal-abal asal Korsel di Indonesia

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara DJBC Tutup Celah Kosmetik Abal-abal asal Korsel di Indonesia

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea Cukai (DJBC) memastikan tak akan ada lagi kosmetik asal Korea Selatan yang beredar secara ilegal di Indonesia seiring dengan ditandatanganinya MoU antara otoritas pabean RI dengan otoritas pabean Negeri Ginseng.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan kedua otoritas pabean sudah menandatangani kerja sama electronic certificate of origin dan Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO MRA) pada pekan lalu.

Dengan kerja sama tersebut, DJBC hanya mengizinkan impor barang Korsel jika dilengkapi certificate of origin dari otoritas Korsel. Sertifikat itu juga hanya akan diterbitkan secara online, hingga tak bisa dipalsukan oleh importir kosmetik nakal.

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

"Sertifikat itu sudah bisa dilihat sebelum barangnya tiba, karena memang sudah real time. Begitu di sana di-issued, bea cukai Indonesia sudah bisa melihat. Ini untuk menghilangkan sertifikat palsu," katanya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Heru menambahkan kesepakatan tersebut juga akan menguntungkan para importir kosmetik legal. Mereka kini tidak perlu lagi membawa kertas certificat of origin saat mengambil barangnya dari pelabuhan.

Tak hanya itu, lanjut Heru, prosedur pemeriksaan nilai kepabeanan atau customs clearance nantinya akan lebih cepat karena bisa langsung dilakukan sebelum barang impornya tiba di Indonesia.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Indonesia dan Korsel juga menyepakati kerja sama AEO-MRA, di mana eksportir/importir dari kedua negara yang memiliki reputasi baik, bisa mendapat perlakuan khusus dari otoritas berupa layanan ‘jalur cepat’ terkait proses aliran barang.

"Mudah-mudahan mereka yang selama ini masih mempunyai ruang untuk pemalsuan, akan menghilang," jelas Heru.

Di sisi lain, penandatanganan kesepakatan tersebut dinilai bisa meningkatkan nilai neraca perdagangan kedua negara. Alasannya, kata Heru, daya saing ekspor-impor Indonesia dan Korea Selatan sudah lebih baik ketimbang negara-negara lainnya.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Setelah Korea Selatan, DJBC juga akan segera meneken kerja sama serupa dengan otoritas China. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kosmetik ilegal, bea cukai, ekspor impor, korsel,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 12:15 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya