Cara Hapus NPWP Bagi Wajib Pajak Cabang

Nah, DDTCNews kali ini akan menerangkan cara menghapus NPWP bagi wajib pajak badan cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.

Prosedur penghapusan NPWP wajib pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. Melalui beleid ini diatur syarat dan tahapan penghapusan NPWP bagi wajib pajak cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, ditutup, atau pindah.

Selain karena tidak dipenuhinya syarat subjektif dan objektif, terdapat 4 syarat umum lain yang harus dipenuhi wajib pajak yang hendak dihapuskan NPWP-nya antara lain tidak mempunyai utang pajak, tidak sedang dilakukan tindakan.

Kemudian, tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer, dan tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan.

Untuk menghapus NPWP, wajib pajak cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, ditutup, atau pindah disyaratkan adanya dokumen pendukung berupa surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus wajib pajak pusat.

Surat pernyataan harus diisi keterangan yang menyatakan wajib pajak cabang tak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Setelah itu, Anda perlu mengisi formulir penghapusan NPWP.

Formulir tersebut dapat diunduh melalui laman resmi DJP. Jika sudah diunduh, Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia dalam formulir. Setelah itu, Anda bisa menyampaikan permohonan penghapusan NPWP ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Selanjutnya, kepala KPP dan pejabat yang ditunjuk dirjen pajak akan melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan yang ada. Apabila sesuai, otoritas akan menerbitkan surat pemberitahuan penetapan penghapusan NPWP terhadap pemohon.

Jika tidak sesuai, Kepala KPP akan menerbitkan surat penolakan penetapan penghapusan NPWP. Keputusan dari Kepala KPP tersebut diterbitkan paling 6 bulan setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerima lengkap permohonan.

Jika selama kurun waktu 6 bulan tidak kunjung diterbitkan, permohonan penghapusan wajib pajak dianggap dikabulkan. Nanti, kepala KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)