Danai Kampanye, Penyumbang Tidak Boleh Punya Tunggakan Pajak

"Informasi identitas yang jelas ... mencakup ... pernyataan bahwa penyumbang tidak menunggak pajak," bunyi Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 8 huruf a Peraturan KPU Nomor 18/2023, dikutip pada Jumat (15/9/2023).

Selanjutnya, penyumbang juga harus menyatakan bahwa dirinya tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Kemudian, penyumbang harus menyatakan dana sumbangan yang diberikan tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan. Sumbangan juga tidak boleh diberikan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana.

Terakhir, sumbangan yang diberikan kepada pasangan capres-cawapres atau partai politik tidak boleh bersifat mengikat.

Untuk diketahui, Peraturan KPU Nomor 18/2023 mengatur ada 4 pihak yang dapat memberikan sumbangan kepada pasangan capres-cawapres atau partai politik untuk pemenuhan kebutuhan dana kampanye yakni perseorangan, kelompok, perusahaan, ataupun badan usaha nonpemerintah.

Perorangan dapat memberikan sumbangan dana kampanye kepada capres-cawapres dan calon anggota DPR atau DPRD maksimal senilai Rp2,5 miliar, sedangkan kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah dapat memberikan sumbangan maksimal senilai Rp25 miliar.

Peserta pemilu yang menerima sumbangan lebih dari jumlah maksimal tidak boleh menggunakan kelebihan dana sumbangan tersebut. Kelebihan dana juga wajib dilaporkan ke KPU dan diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.