Datangi Wajib Pajak Potensial, Pegawai KP2KP Lakukan Hal Ini

“Pembangunan yang dicanangkan Pemkab Polewali Mandar ini memiliki potensi perpajakan yang cukup menjanjikan dengan nilai kontrak yang besar,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (1/3/2022).

Selain KPDL, lanjut Eko, KP2KP juga memberikan penyuluhan dan edukasi one on one secara langsung kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara menghitung besaran pajak, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak untuk wajib pajak Badan.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data Ditjen Pajak guna memetakan sekaligus mengidentifikasi potensi perpajakan, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Untuk diketahui, aturan mengenai KPDL diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2020. Surat edaran yang ditetapkan pada 28 Februari 2020 tersebut menjadi pedoman pelaksanaan KPDL dan penjaminan kualitas data.

KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak

KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Tujuan dari KPDL di antaranya untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, pembangunan profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah. (rig)