Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

"Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk tetap memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur, terutama yang berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat," katanya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2023, dikutip Sabtu (28/5/2022).

Mukhtaruddin mengatakan fraksinya memahami pentingnya implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk mendukung konsolidasi fiskal dan meningkatkan tax ratio. Namun, lanjutnya, pemerintah tetap perlu memberikan insentif perpajakan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PPP. Anggota Fraksi PPP DPR Muhammad Iqbal menilai peningkatan tax ratio perlu dilakukan setelah Indonesia melewati pandemi Covid-19. Hal itu dapat dilakukan di antaranya dengan implementasi UU HPP, optimalisasi kerja sama pertukaran data antarnegara, integrasi sistem perpajakan dengan data kependudukan, serta simplifikasi aturan perpajakan.

Sementara itu, insentif pajak dinilai hanya perlu diberikan kepada sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya dari tekanan pandemi.

"Fraksi PPP meminta pemerintah melalui melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan kepada pelaku usaha besar yang sudah mulai pulih dan secara paralel terus mempertahankan insentif selama pandemi kepada industri kecil dan UMKM," ujarnya.

Melalui dokumen KEM-PPKF 2023, pemerintah menyatakan akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga tax ratio terus meningkat secara bertahap. Kebijakan teknis pajak tahun 2023 juga akan disusun dengan tetap menjaga efektivitas reformasi struktural, menjaga efektivitas reformasi fiskal, dan konsolidasi fiskal.

Khusus soal insentif pajak, pemerintah berkomitmen memberikannya secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi. (sap)