Didatangi Kemenkumham, KPP Bahas Aturan Baru Soal Perseroan Perorangan

“Kami harap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara Kemenkumham dan DJP ke depannya,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Senin (27/2/2023).

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta Yuanita Kusumastuti berharap kerja sama antara Kemenkumham dan DJP juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di Yogyakarta.

Dalam pertemuan itu, Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Yogyakarta menjelaskan peraturan terbaru pajak penghasilan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut ialah perseroan perorangan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan PP 55/2022 yang mengatur kembali kebijakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final sebesar 0,5% pada UMKM.

Pasal 59 PP 55/2022 memerinci kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan PPh final. Kini, badan usaha milik desa (BUMDes)/BUMDes bersama, atau perseroan perorangan juga dapat menggunakan PPh final dengan jangka waktu paling lama 4 tahun pajak.

Selain BUMDes/BUMDes bersama dan PT perorangan, PPh final juga tetap dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM orang pribadi paling lama 7 tahun dan wajib pajak badan berbentuk PT paling lama 3 tahun.

Pasal 59 ayat (2) PP 55/2022 juga menjelaskan beberapa ketentuan mengenai penghitungan jangka waktu pengenaan PPh final. Bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak wajib pajak bersangkutan terdaftar.

Lalu, bagi wajib pajak BUMDes/BUMDes bersama atau PT perorangan yang terdaftar sebelum berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak PP ini berlaku. (rig)