DJP: Baru 1.711 WP yang Lapor Realisasi Repatriasi dan Investasi PPS

"Nilai investasi senilai Rp1,67 triliun dan nilai repatriasi sejumlah Rp3,65 triliun," katanya, Kamis (26/5/2023).

Dalam pelaksanaan PPS pada periode 1 Januari - 30 Juni 2022, DJP mencatat komitmen harta bersih dari peserta PPS untuk direpatriasi mencapai Rp13,7 triliun dan harta bersih yang dikomitmenkan untuk diinvestasikan mencapai Rp22,34 triliun.

Dengan demikian, pelaporan realisasi repatriasi oleh wajib pajak peserta PPS baru sebesar 26,6% dari komitmen. Adapun pelaporan realisasi investasi baru sebesar 7,4% dari komitmen para wajib pajak peserta PPS.

Pelaporan Realisasi Melalui e-Reporting PPS

Untuk diperhatikan, peserta PPS memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi melalui aplikasi e-reporting PPS paling lambat 31 Mei 2023. Kewajiban pelaporan itu telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PMK 196/2021.

"Wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ... dan/atau menginvestasikan harta bersih ... harus menyampaikan laporan realisasi kepada dirjen pajak secara elektronik melalui laman DJP," bunyi Pasal 18 ayat (1) PMK 196/2021.

Batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan investasi sebenarnya telah ditetapkan pada 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan.

Namun, jadwal tersebut terpaksa ditunda lantaran aplikasi pelaporan yang dibutuhkan masih belum tersedia. Untuk itu, peserta PPS yang yang berkomitmen melakukan repatriasi atau investasi diberi tambahan waktu untuk menyampaikan laporan realisasi paling lambat pada 31 Mei 2023.

Ke depan, laporan realisasi repatriasi dan investasi harus secara konsisten disampaikan oleh wajib pajak peserta PPS hingga berakhirnya holding period, yaitu selama 5 tahun. (rig)