DJP Kirim Email Blast Soal PPS kepada 13,41 Juta Wajib Pajak

"Surel tersebut menerangkan pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh wajib pajak untuk dapat mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi melalui penyelenggaraan PPS," bunyi laporan tersebut, Kamis (24/2/2022).

Surat elektronik itu diawali dengan ucapan terima Dirjen Pajak Suryo Utomo atas kontribusi wajib pajak dalam membangun negeri melalui pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan disebut menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Kemudian, email memuat informasi mengenai penyelenggaraan PPS yang hanya berlangsung selama 6 bulan, yaitu mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Terdapat 2 skema PPS yang dapat dipilih wajib pajak untuk mengungkapkan harta. PPS kebijakan I dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi bukan peserta tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan penghasilan orang pribadi 2020.

DJP menyebut wajib pajak perlu mengikuti PPS untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi bisa ditemukan data harta yang belum dilaporkan di kemudian hari.

"Dirjen Pajak mengajak penerima surel untuk berpartisipasi dan segera menyiapkan kelengkapan yang dipersyaratkan mengingat program itu hanya berlangsung selama 6 bulan saja dan tidak ada lagi pada masa mendatang," bunyi laporan tersebut. (rig)