DJP: Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak akan Timbulkan Lebih/Kurang Bayar

"Jadi pemotongan menggunakan tarif efektif ini secara sederhana adalah pembayaran pajak di depan. Nanti diperhitungkan di laporan terakhir pada Desember setiap tahun pajak bersangkutan," ujar Suryo, Selasa (2/1/2024).

Kalaupun ada lebih bayar ataupun kurang bayar yang timbul karena implementasi tarif efektif PPh Pasal 21, Suryo meyakini lebih bayar atau kurang bayar tersebut tidak akan signifikan.

"Jadi betul-betul tarif efektif ini memberikan kemudahan. Formulasinya sudah memperhitungkan besarnya penghasilan, PTKP, dan apakah penghasilan yang diterima harian, mingguan, satuan, atau borongan," ujar Suryo.

Dengan berlakunya PP 58/2023, PPh Pasal 21 dipotong berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif yang tercantum dalam tabel tarif kategori A, B, atau C yang tercantum dalam lampiran PP 58/2023.

Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). (sap)

Kemudian, tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

"Semua ada di sana, jadi akan memudahkan baik si pemotong maupun yang dipotong berapa banyak yang dipotong oleh pemberi kerja," ujar Suryo.