PERATURAN TRANSFER PRICING

Download Aturan Lengkap Transfer Pricing Di Sini

Awwaliatul Mukarromah | Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB

Ilustrasi. (shutterstock.com)

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang April 2018, ada dua kewajiban yang menanti wajib pajak perusahaan. Selain wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, wajib pajak perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) juga memiliki kewajiban menyampaikan ikhtisar dokumentasi transfer pricing (TP Doc).

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Aturan itu juga mengatur bahwa ikhtisar TP Doc wajib diserahkan bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan. Secara umum, ada tiga jenis TP –Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan Per Negara– yang perlu dipersiapkan apabila wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK-213 beserta aturan turunannya.

Untuk memudahkan pembaca, redaksi DDTCNews menyediakan seluruh peraturan dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan TP Doc tersebut. Peraturan dan dokumen ini dapat didownload secara cuma-cuma. Berikut daftar sekaligus tautannya:

Undang-Undang (UU)

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah (PP)

PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Dirjen Pajak (Per-Dirjen Pajak)

Per-Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Per-Dirjen Pajak No. PER- 32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Per-Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Per-Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Per-Dirjen Pajak No. 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara

Surat Edaran (SE):