Dukung Program Pengungkapan Sukarela, OJK Akan Lakukan Ini

"Tentunya akan kami buat secara khusus untuk skema-skema ini apabila memang dirasa diperlukan nanti," katanya, dikutip pada Minggu (6/2/2022).

Wimboh meyakini dana yang diungkapkan dalam program PPS akan banyak ditanamkan dalam proyek-proyek yang lebih permanen di Indonesia. Untuk itu, OJK akan merancang skema dan aturan main yang dibutuhkan untuk mendorong masuknya dana ke pasar modal.

Menutnya, deklarasi harta melalui PPS juga selaras dengan program OJK untuk memperluas dan memperdalam akses investasi di pasar modal. Dia meyakinkan ada banyak pilihan instrumen yang dapat wajib pajak pilih untuk menanamkan dana yang telah diungkapkan pada PPS.

"Tidak perlu khawatir nanti tidak ada instrumen yang bisa ditanamkan di Indonesia, [karena] ini sesuai dengan program kami di pasar modal," ujarnya.

Pemerintah menyelenggarakan PPS selama 6 bulan, yaitu pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Dalam program tersebut, wajib pajak dapat memilih untuk sekadar mengungkapkan harta atau menginvestasikan hartanya pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Indonesia; dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Pada harta yang diinvestasikan pada sektor SDA atau SBN, pemerintah menawarkan tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah ketimbang hanya dideklarasikan.

Dalam praktiknya, wajib pajak juga dapat menggunakan dana yang diungkapkan dalam PPS untuk investasi di sektor hilirisasi SDA dan energi terbarukan melalui pendirian usaha baru, initial public offering (IPO), atau right issue. (rig)